Internews.id SOPPENG – Pemerintah Kabupaten Soppeng memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi Penilaian Adipura 2026 sekaligus mendorong pelaksanaan Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah).
Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, S.E., membuka Rapat Koordinasi Persiapan Penilaian Adipura dan Gerakan Indonesia ASRI Kabupaten Soppeng Tahun 2026 di Aula Kantor Gabungan Dinas, Jumat (9/10/2026).
Dalam rapat tersebut terungkap, berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), timbulan sampah di Kabupaten Soppeng mencapai 96,71 ton per hari yang berasal dari 70 desa dan kelurahan.
Bupati meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mengambil peran aktif dalam membenahi kebersihan lingkungan, menata ruang publik, serta memperkuat sistem pengelolaan persampahan.
Ia juga meminta seluruh OPD mengevaluasi titik pantau Adipura dan segera membenahi kekurangan sesuai kewenangan masing-masing. Selain itu, praktik pembuangan sampah secara terbuka atau open dumping di TPA harus dihentikan.
Pemkab Siapkan Pengolahan Sampah dengan Teknologi RDF
Sebagai salah satu langkah penanganan, Suwardi mengungkapkan bahwa Pemkab Soppeng telah menyiapkan skema pengolahan sampah menggunakan teknologi Refuse-Derived Fuel (RDF), yakni mengolah sampah tertentu menjadi bahan bakar alternatif.
Menurutnya, anggaran untuk mendukung skema tersebut telah dialokasikan dalam APBD Tahun Anggaran 2026.
Bupati juga menekankan pentingnya pengurangan sampah sejak dari sumbernya melalui pemilahan sampah rumah tangga, penguatan bank sampah, penanaman pohon, serta kegiatan gotong royong.
Sementara itu, Kepala Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Sulawesi dan Maluku, Dr. Azri Rasul, S.K.M., M.Si., M.H., menjelaskan bahwa Penilaian Adipura 2026 mencakup aspek tata kelola dan aspek fisik.
Aspek tata kelola meliputi kebijakan, anggaran, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana pengelolaan sampah. Adapun aspek fisik mencakup permukiman, perkantoran, pasar, jalan, taman kota, sekolah, fasilitas kesehatan, kawasan wisata, hingga tempat pemrosesan akhir (TPA).
Azri juga mendorong pembentukan dan pengaktifan bank sampah di kawasan permukiman, pasar, perkantoran, sekolah, dan fasilitas publik. Ia menegaskan bahwa pengelolaan sampah bukan hanya tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh OPD dan masyarakat.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri para kepala OPD, camat, lurah, kepala desa, kepala puskesmas, kepala sekolah pada titik pantau Adipura, serta pihak terkait lainnya.
Melalui koordinasi lintas sektor ini, Pemkab Soppeng berharap pengelolaan sampah semakin terarah, partisipasi masyarakat meningkat, dan Gerakan Indonesia ASRI dapat diwujudkan secara berkelanjutan.
3.-
0 Komentar