Internews.id SOPPENG – Pemerintah Kabupaten Soppeng mulai mematangkan rencana pengembangan Kawasan Perkotaan Cabenge melalui penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).
Dalam proses tersebut, Pemkab Soppeng menegaskan pentingnya memperhatikan potensi bencana, kondisi lingkungan, serta kebutuhan masyarakat agar penataan kawasan berjalan aman dan berkelanjutan.
Hal itu disampaikan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Soppeng, Drs. H. Dipa, M.Si., saat mewakili Bupati Soppeng dalam Konsultasi Publik I penyusunan RDTR dan KLHS Kawasan Perkotaan Cabenge di D'Kayangan Resort & Cafe, Selasa (3/11/2026).
Dalam sambutannya, Dipa menyoroti keberadaan Sungai Walanae yang melintasi kawasan sekitar wilayah perencanaan. Menurutnya, potensi luapan sungai harus menjadi perhatian serius dalam menentukan arah pengembangan perkotaan.
Ia meminta tim penyusun melakukan kajian mendalam dan pemetaan berbasis data teknis terhadap wilayah yang berpotensi mengalami banjir dan genangan. Hasil kajian tersebut diharapkan menjadi dasar pengaturan pemanfaatan ruang, perlindungan sempadan sungai, serta perencanaan sistem drainase.
“Pembangunan harus mampu memberikan rasa aman bagi masyarakat. Jangan sampai kebijakan penataan ruang justru meningkatkan risiko bencana akibat tidak mempertimbangkan kondisi alam dan lingkungan,” tegasnya.
Selain mitigasi banjir, penyusunan KLHS juga diharapkan memperhatikan perlindungan kawasan ekologis, pengelolaan sumber daya air, persampahan, sanitasi, serta keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan.
Dipa juga mengajak seluruh pemangku kepentingan memanfaatkan forum konsultasi publik untuk menyampaikan aspirasi dan masukan agar dokumen perencanaan yang dihasilkan sesuai dengan kondisi serta kebutuhan masyarakat.
Pemkab Soppeng berharap penyusunan RDTR dan KLHS dapat menghasilkan dokumen berkualitas sebagai pedoman pembangunan dan pengendalian pemanfaatan ruang, sehingga Kawasan Perkotaan Cabenge tumbuh lebih tertata, produktif, nyaman dihuni, serta mampu mengantisipasi risiko bencana.
Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan Kementerian ATR/BPN, Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Soppeng, pimpinan dan anggota DPRD, Pj. Sekretaris Daerah, jajaran pemerintah provinsi dan kabupaten, camat, kepala desa dan lurah, tim konsultan, Tim PMU ILASP, tokoh masyarakat, tokoh adat, akademisi, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
0 Komentar