Internews.id SOPPENG-Klarifikasi Fraksi Golkar bersama Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Soppeng terkait isu dugaan perselingkuhan salah satu anggota dewan berinisial HK memantik gelombang kritik dari berbagai kalangan.
Meski dalam pernyataan resminya disebutkan bahwa isu tersebut tidak terbukti, sejumlah pihak menilai keputusan itu diambil secara tergesa-gesa dan tanpa dukungan bukti yang memadai.
Sejumlah sumber menyebut, langkah cepat yang ditempuh melalui forum internal fraksi dan BK DPRD tidak mencerminkan sikap independen lembaga.
Bahkan, alih-alih meredam isu, klarifikasi tersebut justru dinilai memperkuat kesan bahwa proses yang dilakukan hanya sebatas formalitas.
“Kalau memang ingin menuntaskan isu ini secara serius, semestinya ada mekanisme yang lebih independen, bukan sekadar klaim sepihak dari internal lembaga. Dengan cara seperti ini, wajar bila muncul anggapan bahwa keputusan terlalu dini dan tidak obyektif,” ungkap salah satu sumber yang enggan disebutkan namanya.
Hingga berita ini diturunkan, HK maupun Fraksi Golkar belum memberikan tanggapan atas penilaian publik yang menyebut klarifikasi mereka terburu-buru dan kurang meyakinkan.
0 Komentar